Peraturan SLF Bangunan Yang Jarang Orang Tahu

Tips Lantai Bedroom Dengan Flooring Design For Small Spaces

Akibat ada kebijakan baru berkaitan kelengkapan izin bangunan, makin lama banyak pengembang maupun perencana bangunan mencari tahu, memahami bagaimana proses mendapatkan SLF. Jika awalnya pemilik bangunan hanya diwajibkan memiliki IMB, maka pada tahun 2013, pemilik bangunan gedung (khususnya untuk non rumah tinggal) diharuskan melengkapinya bersama dengan Sertifikat Laik Fungsi. Namun sebelumnya, akan mengupas mengenai ‘pengertian SLF‘ dan ‘apa saja dasar hukum’ yang mengaturnya.

Pengkaji teknis sedang menilai kelaikan bangunan gedung. Hasil dari penilaian ini lantas bakal dirangkum di di dalam daftar liat uji kelaikan fungsi bangunan gedung

Tips Lantai Bedroom Dengan Flooring Design For Small Spaces

Dasar hukum pengajuan SLF

Dalam kasus ini, pemerintah sudah menerbitkan ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung untuk mengendalikan pemanfaatan lahan, tata ruang, dan dampak pada lingkungan maupun manusia.

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung sebagaimana sudah diatur lebih lanjut di dalam pelaksanaannya lewat PERMEN PUPR No. 27/PRT/M/2018, disebutkan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung kudu dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk bisa menanggung keandalan teknis bangunan gedung dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemsudahan.

Persyaratan Kelaikan

Penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kudu merujuk pada ketentuan tingkat pusat. Di samping itu, supaya penyelenggaraan bangunan gedung di area sejalan bersama dengan situasi, kondisi, dan aspirasi lokal, maka keberadaan syarat-syarat kelaikan yang menyesuaikan bangunan gedung jadi mutlak untuk diperhatikan dan diupayakan.

Berdasarkan ketetapan di dalam Undang-Undang mengenai Bangunan Gedung, beberapa kementerian sebagai pembina bangunan khusus sudah menerbitkan ketentuan hukum di dalam bentuk PERMEN (Peraturan Menteri), yang lantas menjadikan SLF sebagai prasyarat pemanfaatan atau operasionalisasi untuk:

  1. Bangunan gedung negara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018
  2. Bangunan gedung pendidikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24/2007
  3. Bangunan kesehatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/2014 dan 75/2014
  4. Bangunan perdagangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/2017
  5. Bangunan peribadatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 – 9/2006

Itulah ulasan seputar peraturan SLF bangunan, biasanya memilih untuk jasa SLF jika banyak menemui hambatan.